Selasa, 19 November 2013

*GUBERNUR DIMINTA CABUT PERATURAN UMK* DEMO BURUH RICUH


SEMARANG—Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja SPN dari berbagai perusahaan di Jawa Tengah mengecam Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo karena merasa dibohongi perihal UMK Jateng yang ditetapkan pada 18 November kemarin.

Ribuan buruh menuntut Gubernur Jawa Tengah mencabut kembali penetapan peraturan Nomor 560/60 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jateng.

Tuntutan buruh dibarengi dengan melakukan aksi turun ke jalan dengan memblokir jalan Pahlawan Semarang, Selasa (19/11), sambil berorasi secara bergantian melontarkan kecaman terhadap kekecewaan mereka akan kepemimpinan Ganjar yang dinilai gagal mensejahterakan buruh.
Lebih parah lagi, berbagai kecaman buruh pun semakin lama semakin menjadi dengan lontaran kata kasar terhadap Ganjar serta menyebut hati nurani Ganjar telah mati.

Berbagai buruh datang berduyung-duyung dari 35 daerah, dengan menggunakan truk. Mereka datang untuk menolak ketetapan UMK yang masih dibawah kehidupan hidup layak (KHL) dan tidak sesuai standar survei buruh yang muncul dengan rata-rata kenaikan sebesar 16,66 persen.

Buruh merasa kecewa karena terjebak dalam penetapan UMK melalui keputusan Gubernur Jateng nomor 56/60 tahun 2013 sudah diumumkan dua hari lebih cepat dari tanggal 20 November 2013. "Usulan angka kenaikan 16,6 persen adalah sistem kebijakan upah murah buruh masih berjalan. Angka itu jauh dari survei buruh berdasarkan upah Kehidupan Hidup Layak (KHL) dan ditambah inflasi," kata Nanang, salah satu perwakilan Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng.

Menurutnya, pembahasan UMK sehari sebelum ditetapkan UMK merupakan perangkap buruh. Buruh mengusulkan kembali kesetaraan angka UMK dengan daerah provinsi lain. "Kami mengusulkan kesetaraan yang mewakili daerah lain. Bahwa ditetapkan UMK oleh Gubenur Jateng bukan final," ungkap dia.

Dia membandingkan UMK Provinsi Jateng dengan daerah provinsi lain yang lebih rendah, seperti UMK Surabaya senilai Rp2,2 juta, Gresik 2,376 juta, Rp2,46 juta, Mojokerto Rp2,13 juta, dan Sidoarjo Rp2,38 juta. "Saya ingin Gubenur Jateng melihat kenyataan upah buruh. Bila UMK itu tidak sesuai pada angka survei yang diajukan buruh kemarin pada pertemuan," tandasnya.

Menurutnya, formulasi buruh dan pengusaha tidak akan pernah sinkron. Maka riil buruh meminta upah berdasarkan KHL dan ditambah inflasi supaya Gubernur Jateng sebagai pintu terakhir menjembatani. Sementara, pengusaha kenaikan upah buruh berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing."Semestinya Gubernur Jateng sebagai pintu terakhir untuk menetapkan UMK. Padahal pada saat janji kampanye akan memperjuangkan buruh. Buktinya apa, keputusan UMK jauh dari kesetaraan buruh. Padahal ganjar dipilih oleh buruh," terang dia.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat ditemui Barometer usai demo buruh mengatakan, bahwa dirinya mempersilahkan buruh melakukan aksi unjuk rasa terkait penetapan UMK Jateng. Namun, dirinya menuntut kepada buruh untuk konsisten terhadap kesepakatan triparti antara Apindo, Pemerintah dan buruh dan dewan pengupahan yang berlangsung di Wisma Perdamaian beberapa waktu lalu dengan menyerahkan keputusan itu kepada Gubernur. “Karena angka-angka tidak bisa diputuskan satu kemudian mereka pasrah, pengertian pasrah itu kan saya putuskan to. Dengan satu catatan setelah ini kita mau bicara lagi, tapi tetepnya mau demo ya gimana lagi, tak bisa dilarang, “ jelas Ganjar.

Politisi PDIP itu mengatakan bahwa penentuan UMK itu telah mencapai titik final dan tidak bisa dirubah lagi, mengingat hal itu telah menjadi kesepakatan beberapa elemen yang ikut rembugan. Ia bahkan menyesalkan tentang kesepakatan di Wisper dimana hasilnya tidak disampaiakan kepada anggota buruh lainnya.

Menanggapi lontaran buruh bahwa dirinya membohongi buruh, Ganjar justru mempertanyakan dimana letak kebohongan Ganjar tentang regulasi penetapan UMK yang berlangsung beberapa waktu lalu. “Saya tanya di mana letak kebohongan saya? Saya tidak pernah menjanjikan itu untuk diangkat. Yang sudah sepakat ya tidak diangkat, yang belum kita angkat. Lantas dimana letak kebohongan saya? terus yang bohong siapa?,” pungkasnya.

Diketahui, aksi buruh yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu sempat berlangsung ricuh. Selain memblokir Jalan Pahlawan, ribuan buruh juga sempat memaksa masuk dengan merobohkan pintu gedung gubernuran. Namun suasana tegang hanya berlangsung sementara karena ketatnya penjagaan dari aparat kepolisian. [Dwi Royanto]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Expeditionary Learning, Upaya Mengurai Kejenuhan Digital di Sekolah Dasar

Oleh: Duwi Royanto, M.Pd. Pendidikan merupakan fondasi pembentukan karakter dan keterampilan individu. Seiring dengan perkembangan zama...