Massa Pendukung Prabowo Bakar Kota Suara di Kantor KPU Jateng

Bertepatan dengan sidang perdana gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 6 Agustus 2014, ratusan massa di Semarang menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. Mereka membakar sejumlah dokument dan kotak suara Pilpres 2014 yang dinilai curang.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejak Rabu pagi pukul 09.00 WIB massa melakukan long march di sepanjang Jalan Pahlawan menuju kantor KPU Jateng. Beberapa titik jalan protokol di pusat Kota Semarang bahkan sempat lumpuh dan dijaga ketat aparat kepolisian.

Tak hanya berorasi, massa juga melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Pemilu 2014. Mereka mendukung langkah MK dalam menyelesaikan sengketa Pilpres sampai penetapan 21 Agustus 2014 mendatang.

Sebanyak enam orang peserta aksi memakai atribut berdandan sosok Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terlihat membawa kota suara dan sejumlah dokument C1 bermasalah ke MK. Sosok Prabowo-Hatta yang diikuti kalangan buruh dan rakyat kecil terlihat marah-marah karena KPU dinilai curang dalam melakukan proses Pemilu.

Dengan brutal sosok Prabowo dan Hatta membakar sejumlah dokument dan kotak suara tersebut sambil diiringi nyanyian oleh ratusan peserta aksi.

Koordinator lapangan Geram, Johan Untung mengatakan kubu Prabowo-Hatta yang menempuh langkah menggugat hasil pilpres ke MK harus dihormati dengan cara yang elegan.

"Mendukung sepenuhnya langkah tim Prabowo-Hatta menggugat ke MK, mengadukan KPU ke Bawaslu, DKPP, dan Mabes Polri adanya wacana pembentukan pansus Pilpres karena Pilpres 2014 benar-benar brutal," tandas dia.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro berharap proses yang sedang berlangsung di MK saat ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

"Kita bergerak dan berjuang sampai 21 Agustus agar MK memberikan hasil yang seadil-adilnya tanpa intervensi," tandas Sriyanto.

Komisioner KPU Jateng, Wahyu Setiyawan saat menemui perwakilan demonstran mengaku mengapresiasi gerakan moral di Jateng. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aksi moral itu ke MK melalui KPU RI.

Sejauh ini, kata dia, hasil Pemilu di Jateng yang digugat tim Prabowo-Hatta ada lima daerah. Yakni Kabupaten Jepara, Purbalingga, Kota Semarang, Kab Semarang dan Kab Demak.

"Kami juga tandaskan bahwa di KPU se-Jateng tidak ada pembukaan kotak suara. Karena kita menghormasi demokratisasi rakyat Indonesia " pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

CAPTION- Ratusan massa Prabowo-Hatta melakukan aksi bakar kotak suara di depan kantor KPU Jateng. (Ryan Dwi/Semarang)

PLTU Batang Lambat, Pemerintah Bangun PLTU Pengganti

Kementerian Perekonomian memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang terus molor proses pembebasan lahannya. Inisiasi tersebut diputuskan mengingat berbagai polemik yang terus muncul seiring habisnya batas finansial closing.

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tandjung saat kunjungannya di Semarang, Rabu 6 Agustus 2014 menyatakan, pembangunan PLTU pengganti PLTU Batang yang telah bertahun-tahun molor merupakan langkah kongkrit pemerintah, dimana telah disepakati dengan pihak perusahaan listrik negara (PLN).

"PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun karena waktunya lama yakni satu tahun, maka PLN menyampaikan alternatif PLTU di tempat baru untuk kapasitas yang sama, " ungkap dia.

Namun, PLTU Batang yang rencananya mengahsilkan listrik berkapasitas 2X1000 megawatt tersebut masih bisa dilanjutkan, dengan syarat harus menyusun undang-undang baru tentang pembebasan lahan.

"Tapi karena terlalu lama maka PLTU akan dipindahkan dari Batang ke PLTU yang baru. Jika UU bisa diselesaikan, maka Batang tetap bisa dibangun, " beber dia.

Dikatakan, PLTU baru telah disiapkan oleh PLN dengan investor baru yang nantinya akan membiayai. Namun di mana letak pembangunan hingga kini masih dirahasiakan. "Masalah tempatnya nanti, kalau dikasih tahu sekarang, akan ada makelar-makelar berdatangan, " timpalnya.

Ia memastikan, pada tahun ini juga pembangunan PLTU pengganti sudah bisa dilakukan groundbreaking. "Jadi akan ada dua, di Batang dan tempat baru. Kala dua-dua nya bisa maka 2X1000 di kali dua negawatt akan akan kita punyai, " kata dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.

Meski begitu, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor utama PLTU Batang masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.

"Kita kasih PR mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah, " tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, bahwa isu alotnya pembebasan lahan di Batang saat ini adalah terkait harga tanah, bukan isu lingkungan. "Ingat isu yang menjadi masalah adalah harga tanah, kalau itu kan urusan rumah tangga mereka sendiri, " pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Tutup Celah ISIS, Jateng Awasi Atribut Radikal

Provinsi Jawa Tengah terus mewaspadai masuknya jaringan ISIS di wilayahnya dengan berbagai program. Salah satunya dengan melakukan pengawasan berbagai atribut berbau radikal yang ada di 35 kabupaten kota.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun langsung merapatkan barisan dengan memanggil berbagai instansi seperti; Kapolda Jateng, MUI, TNI, Polri serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng, di kantornya Rabu 6 Agustus 2014.

Pertemuan tersebut membahas secara detail tentang perkembangan dan bagaimana pengaruh jaringan radikalisme Islam Syuriah tersebut yang disinyalir telah masuk di Jawa Tengah.

"Tindakan praktis yang kita lakukan dengan pengamanan di Lapas dan kepolisian serta pemkab. Hal yang ada kaitannya dengan ISIS dihapus, baik itu mengibarkan bendera dan aksi fandalisme (coret dinding)," tegas Ganjar.

Ia pun telah memperintahkan kepada seluruh kepala daerah di 35 kabupaten kota untuk terus mengawasi lapas yang ada. Karena tak dipungkiri banyak tokoh teroris banyak yang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Para pimpinan daerah agar mengantisipasi. Kita mau di Lapas tidak sebebas yang ada sekarang, jadi semua bisa dilakukan dengan baik. Kita akan tangkal radikalisme, " beber dia.

Selain itu, akan dilakukan pula pendekatan strategis oleh berbagai instansi dengan membangun kesadaran negara sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Termasuk juga pendekatan spiritual budaya, atau keagamaan.

Kendati demikain, Ganjar menegaskan tidak ada kantong ISIS di wilayahnya. Namun, ada kecenderungan pergerakan ISIS yang berkembang cepat melalui berbagai pergerakan hingga masuk ke elemen mahasiswa di berbagai organisasi dan kampus. "Gerakan kampus itu hanya lewat tokoh saja," ujarnya.

Kapolda Jawa Tengah, Irjend Pol Noer Ali dalam kesemapatan yang sama mengaku,
telah menyiapkan langkah strategis untuk mengamankan berbagai lapas dan tindakan yang mengarah ke radikalisme.

Ia mengimbau, agar gerakan ISIS harus menjadi perhatian seluruh pimpinana daerah. Hal itu agar tidak ada lagi kegiatan perkumpulan dan gerak ISIS kembali terulang.

"Ya jangan sampai ada kegiatan pembaiatan dan sebagainya yang terulang. Seperti di Lapas Pasri Putih NusakambanganI," kata dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Lahan Tol Macet, Pemerintah Gelontor Rp 1,6 Triliyun

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tandjung memastikan pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Jawa Tengah telah bisa dipercepat. Hal itu setelah pemerintah memastikan pencairan dana Rp 1, 6 triliyun untuk pembebasan lahan yang selama ini terhambat biaya.

Saat pertemuan khusus lintas kementerian di Jawa Tengah, Rabu 6 Agustus 2014, CT memastikan dengan pencairan dana oleh Kemnkeu tersebut dapat menjadi solusi kendala pembebasan lahan berbagai ruas tol yang dibangun di Jawa Tengah.

"Memang kendala utama tol di Jateng adalah biaya pembebasan lahan. Maka adanya dana ini proses percepatan jalan tol di Jateng bisa cepat dilaksanakan, "terang dia didampingi Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri PU dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dikatakannya, sesuai dengan koordinasi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dana land caping pembebasan lahan tol senilai Rp 1,6 triliyun saat ini telah ditangan oleh Dirjen Bina Marga untuk bisa dicairkan.

"Kita minta kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) minta koordinasi dengan investor dan pemda khususnya untuk percepatan. Tim pembebasan tanah dipimpin pak Gub, " beber dia.

Ia meminta agar percepatan pembebasan lahan bisa segera selesai untuk kemudian langsung dibangun teknis pengerjaannya. "Maka investor agar cepat membayarkan dan diganti oleh dana yang disipakan pemerintah pusat, " imbuh dia.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, sejumlah ruas tol yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat antara lain, tol Pejagan- Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan ruas Semarang-Solo.

Khusus untuk pembebasan lahan tol Semarang-Batang-Pemalang, kata dia, memang masih tertinggal dibandingkan dengan Semarang Solo. Di mana tanah di Batang merupakan tanah pemprov, Kodam IV Diponegoro, dan Perhutani.

"Kemarin temen-temen bupati sudah rapat dan menyampaikan progresnya, maka kita akselerasi mudah-mudahan bisa cepat, " kata dia.

Khusus untuk ruas tol Semarang-Solo yang menyisakan ruas Bawen-Solo. Saat ini progresnya baru mencapai 5 persen.
Kabupaten Semarang sebanyak 2915 bidang (baru proses negosiasi), Salatiga sebanyak 247 bidang (progres sudah 71 persen ), Boyolali 2093 bidang, (progres baru 9 persen).

"Kalau satu tahun bisa berjalan, dengan dana pemerintah ini, maka
Bawen-Solo bisa rampung. Apalagi proses pembebasan lahannya akan dilakukan bareng, " pungkas Ganjar.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Double Track Lintas Selatan Siap Dibangun Dua Tahun

Kementerian Perhubungan siap melakukan pembangunan rel ganda (double track) lintas selatan Jawa dalam jangka waktu dua tahun, hingga tahun 2016. Saat ini, jalur ganda lintas utara Jawa telah selesai pengerjaannya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, Rabu 6 Agustus 2014 mengungkapkan, jalur yang akan dibangun rel ganda lintas selatan dengan total 620 km. Melintasi wilayah Cirebon-Purwokerto- Kutoarjo-Solo-Paron- Kertosono- Surabaya.

Saat ini sebagian daerah sudah selesai dibangun. Yang sudah beroperasi baru 196km; di antaranya di Cirebon-Prupuk, Prupuk-Purwokerto 56 km, juga rel ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Solo.

Dikatakannya, wilayah di jalur selatan mempunyai kontur wilayah yang lebih datar. Sehingga yang sudah dibangun sedkit lebih mudah.

“Namun ada yang kontur perbukitan, seperti di Kroya, Purwokerto. Sisanya 350km baru akan dibangun,” kata dia.

Ia memperkirakan, biaya untuk membangun sisa dobel track jalur selatan Jawa ini sekira Rp6 – 7 triliun, dengan perhitungan sekitar Rp 20 miliar/ km.

Sementara untuk double track lintas jalur utara, saat ini sudah hampir selesai 100 persen, hanya tinggal sedikit lagi di daerah Tandes, Surabaya.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan pembangunan jalur ganda lintas Selatan di Jawa Tengah bebas dari masalah pembebasan lahan.

"Jateng tidak punya masalah pembebasan tanah. Kami harap 2 tahun double track selatan bisa selesai," bebernya.

Akan tetapi, kata dia, dengan pembangunan double track di wilayah selatan, maka konsekuensi frekuensi kereta akan meningkat luar biasa.

"Akibatnya masalah lintasan kereta yang berbahaya. Tapi lintasan di jalan nasional akan dikoordinasikan pak Gubernur untuk mengurai, " kata dia.

Ia menambahkan, selain sebagai moda transportasi masyarakat, rel ganda lintas selatan dan utara akan dimanfaatkan maksimal sebagai angkutan barang. Hal itu sebagai solusi mengurangi beban jalan di pantai utara yang sering dilewati moda truck angkutan berat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan berbagai persiapan akan dilakukan untuk ini. Di antaranya mengantisipasi perlintasan sebidang yang kerap membahayakan pengguna jalan karena bersinggungan langsung dengan rel.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Pembatasan Solar Tak Berlaku Untuk Nelayan Kecil

Pembatasan solar bersubsidi oleh pemerintah pusat tak berlaku bagi nelayan kecil di daerah. Pasalnya, pengurangan kuota solar hanya untuk nelayan yang memiliki kapal di atas 30 grosston (GT).

"Solar nelayan dikurangi 20 persen untuk nelayan adalah bagi pemilik kapal di atas 30 GT. Di bawah itu tetap sama, " ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono di Semarang, Kamis 7 Agustus 2014.

Kendati demikian, pemberlakuan pembatasan operasional pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Jawa Tengah tetap berlaku. Hanya saja jatah solarnya yang tak dikurangi.

Pembatasan yakni solar bersubsidi yang dibeli pada pukul 18.00-08.00 harga menjadi Rp 12.900/liter atau terkena pembatasan jam penjualan soal bersubsidi yang seharga Rp 5500/liter.

"Itu tidak masuk permen ESDM. Karena yang di atas 30 GT memang dialihkan membeli non subsidi, " kata dia.

Teguh mengatakan, untuk pengaturan non subsidi bagi nelayan di atas 30 GT bisa diberlakukan dengan melihat dari besar kapal yang dupakai oleh para nelayan.

Ada puluhan jumlah SPBN di Jateng, khusus di wilayah pantura, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus karena jumlah nelayan yang memakai kapal besar lebih banyak. Salah satunya Tegal.

"Di Tegal kita tambah hingga 30 kiloliter. Di sana banyak kapal yang besar dan kita prioritaskan penyalurannya untuk diperketat, " tegasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayang untuk tidak khawatir akan operasional pembelian soalr bersubsidi tersebut. Pasalnya, permasalahan yang terjadi hanya pada sosialisasi, sehingga memuncullkan polemik.

"Yang terpenting tidak ada penimbunan. Tapi kalau penumpukan kan biasa, " imbuh dia.

Hingga Juli 2014, jumlah Kuota solar di Jateng kotaknya masih 1,1 Juta kiloloter. Jumlah itu masih mampu memenuhi kebutuhan solar di Jawa Tengah sampai Desember mendatang.

"Kita punya ancang-ancang kebutihan 5,6 juta kiloliter di tahun 2014. Mudah-mudahan terpenuhi dan jangan samapai over, syukur bisa menghemat, " pungkasnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Banjir Pelanggan, PLN Bangun Pengganti PLTU Batang

Banyak industri besar di wilayah Jawa Tengah telah mendaftarkan pemasangan listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, PLN belum melakukan penyambungan listrik karena keterbatasan energi di wilayah tersebut.

General Manager PT PLN Distribusi Jateng-DIY Djoko R Abumanan, Kamis 7 Agustus 2014 menyampaikan, hingga detik ini perusahaan di Jateng-DIY yang telah mendaftarkan penyambungan listrik di wilayahnya sebanyak 212 perusahaan.
Dari jumlah itu, 20 perusahaan merupakan perusahaan yang membutuhkan tegangan tinggi.

"Kebanyakan industri yakni baru 212 udah mulai daftar ke kita. DIY sedikit dan Jateng yang paling banyak, " kata dia.

Banyaknya permintaan, PLN masih belum melakukan penyambungan karena alasan terbatasnya energi. Bahkan, PLN pun tidak membatasi adanya permintaan masyarakat yang mendaftar. "Masalah pasang dan tidak tergantung PLTU batang yang akan mensuplai. Kita lihat Batang, gak bisa kita suplai sekarang, " ujarnya.

Mengantisipasi hal itu, pihaknya mengaku
telah membicarakan hal tersebut kepada PLN pusat bersama dengan Menteri Perekonomian, Chairul Tandjung. "Karena alasan itu, pak CT minta PLTU Batang diambil apa di tolak, kalau ditolak kita sambung yang lain, " ujarnya.

Bangun PLTU Baru

Menteri Perekonomian, Chairul Tandjung memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang terus molor. Inisiasi tersebut diputuskan mengingat berbagai polemik yang terus muncul akibat penolakan warga.

"PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun karena waktunya lama yakni satu tahun, maka PLN menyampaikan alternatif PLTU di tempat baru untuk kapasitas yang sama, " ungkap dia.

Namun, PLTU Batang yang rencananya mengahsilkan listrik berkapasitas 2X1000 megawatt tersebut masih bisa dilanjutkan, dengan syarat harus menyusun undang-undang baru tentang pembebasan lahan.

"Tapi karena terlalu lama maka PLTU akan dipindahkan dari Batang ke PLTU yang baru. Jika UU bisa diselesaikan, maka Batang tetap bisa dibangun, " beber dia.

Dikatakan, PLTU baru telah disiapkan oleh PLN dengan investor baru yang nantinya akan membiayai. Namun di mana letak pembangunan hingga kini masih dirahasiakan. "Masalah tempatnya nanti, kalau dikasih tahu sekarang, akan ada makelar-makelar berdatangan, " timpalnya.

Ia memastikan, pada tahun ini juga pembangunan PLTU pengganti sudah bisa dilakukan groundbreaking. "Jadi akan ada dua, di Batang dan tempat baru. Kala dua-dua nya bisa maka 2X1000 di kali dua megawatt akan akan kita punyai, " kata dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.

Meski begitu, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor utama PLTU Batang masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.

"Kita kasih pekerjaan rumah mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah, " tandasnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)