ISIS Masuk Solo, Ganjar: Tak Bisa Dibiarkan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecam keras masuknya
kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di wilayahnya yakni Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, gerakan yang saat ini ramai dibicarakan publik di tanah air itu
tidak bisa tidak bisa ditolerir keberadaannya, karena akan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Saat ini ISIS masuk di Indonesia, Jateng sudah masuk, di Solo (Surakarta) juga sudah ada tembok-tembok yang ditulisi, itu bukan persoalan yang bisa dibiarkan karena bersifat serius," tandas Ganjar di Semarang, Senin 4 Agustus 2014.

Untuk menangkis merambahnya kelompok militan itu di wilayah Jawa Tengah, pihaknya sudah meminta jajaran Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Jateng untuk mencermati permasalahan terkait ISIS di Indonesia, khususnya di Solo.

Kajian itu, kata dia, adalah dengan menggunakan metode 'Early warning system', yakni sebuah pendekatan keagamaan serta sosio kultur dan budaya. Sehingga masyarakat akan dibentengi dengan kearifan budaya lokal setempat.

"Ini perlu didorong untuk meneguhkan Jateng sebagai benteng Pancasila," timpalnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau perlunya komunikasi aktif untuk mengetahui apa dasar yang digunakan sehingga warga Indonesia masuk jaringan militan itu.

"Mereka kita ajak berdialog, apakah mereka emosional atau karena ideologi, jika ideologi maka harus segera diselesaikan, tapi kalau emosional harus dikembalikan ke track dengan didekati secara kultural atau spiritual," beber dia.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro, Mayor Jendral Sunindyo menyatakan, kelompok militan ISIS disinyalir akan menggerus keutuhan NKRI. Oleh karenanya TNI akan melakukan manuver pertahanan dengan bekerjasama dengan pimpinan daerah di Jateng dan DIY.

"TNI akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk semakin menumbuhkan kebanggaan NKRI melalui jalur pendidikan," tandas dia.

Sunindyo menuturkan bahwa sektor masyarakat paling rawan menerima bujukan untuk bergabung dengan ekstrimis berada pada tataran masyarakat berkeyakinan dan berpendidikan rendah. Utamanya masyarakat buta aksara.

"Pada bulan Agustus, target kami usaha pemberantasan buta aksara diseluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY, " pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

10 Tahun Lagi Indonesia Bisa Miliki Kereta Cepat

Moda transportasi kereta api kini menjadi transportasi fovorit masyarakat Indonesia, khususnya pada moment mudik lebaran. Akan tetapi mungkinkah ke depan Indonesia akan memiliki fasilitas kereta cepat sebagaimana dimiliki negara-negara maju, seperti Jepang dan Perancis.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan dalam pantauannya di Stasiun Tawang, Semarang, Senin 4 Agustus 2014 sedikit memberikan angin segar akan harapan itu. Menurut Jonan, Indonesia sangat mungkin memiliki kereta cepat seperti negara maju lain. Akan tetapi butuh waktu 10 tahun untuk meraih impian tersebut.

"Kalau pertanyaannya mungkinkah, maka jawabnya ya mungkin (Indonesia miliki kereta cepat). Namun, kita perlu berbenah mulai sekarang, " kata Jonan.

Akan tetapi kemungkinan kereta cepat itu bukanlah tanpa syarat. Kata dia, pembenahan harus dimulai dari perubahan paradigma bahwa moda transportasi bisa dibangun oleh pihak swasta. Karena saat ini pembangunan moda transportasi kereta api hanya dipegang oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kereta cepat bisa saja disiapkan sekarang dan 10 tahun kita bisa punya. Tapi syaratnya harus bisa dibangun oleh pihak swasta, " beber dia.

Dikatakannya, dana APBN lebih baik digunakan untuk membangun KA lintas kepulauan. Seperti halnya KA Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, atau setidaknya di pulau-pulau terbesar. "Baru setelah itu, pemerintah bisa bangun kereta cepat,” timpalnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah pusat baru memfokuskan alokasi dana APBN untuk pulau Jawa saja. Sedangkan KA trans kepulauan sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan nasional. Oleh karenanya ide KA trans kepulauan menjadi penting untuk kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya.

“APBN kita kan jiwanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga Undang-Undang. Jadi, jangan hanya dibangun di Jawa saja,” paparnya.

Dalam upaya perbaikan layanan kereta api, PT KAI dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan dan pembangunan. Salah satunya dengan pemugaran gerbong yang usianya tua.

"Bertahap kita lakukan penggantian gerbong, karena batas penggantian gerbong adalah maksimal 7 tahun, " kata dia.

Sementara itu, Pengamat Transortasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan perbaikan segenap infrastruktur transportasi bisa terwujud asalkan kepala daerah memiliki komitmen membangun transportasi perkotaan.

Saat ini, ketidakberhasilan mengatur transportasi perkotan lantaran tidak adanya kemauan untuk menyelesaikan persoalan.

“Kepala daerah sebenarnya mampu menentukan arah transportasi perkotaan. Memang banyak kendala dan berbeda antara satu kota dengan kota lain, hanya tergantung kemauan, "pungkasnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Waspada Bait ISIS, Polisi Perketat Lapas Kedungpane

Sejumlah polisi berseragam lengkap memperketat penjagaan di lapas
Kedungpane, Semarang. Penjagaan ketat tersebut lantaran datangnya 36 tamu dari Solo yang hendak menjenguk para narapidana terorisme di lapas kelas IA tersebut.

Terlebih berkembangnya sejumlah informasi mengenai adanya deklarasi dukungan dan sumpah setia terhadap kekhalifahan ISIS yang terjadi di lapas Nusakambangan, Cilacap. Di mana sudah ada 23 orang narapidana terorisme di Lapas Nusakambangan yang telah dibaiat menjadi anggota ISIS.

Sebanyak dua pleton petugas. Terdiri atas satu pleton petugas Mapolrestabes Semarang, dan satu pleton lagi dari Mapolsek Ngaliyan pun ikut diterjunkan dalam acara kunjungan tersebut. Suasana lapas menjadi sedikit panik akan kedatangan puluhan tamu. Mereka khawatir lantaran para napi terorisme akan turut dibaiat mendukung pro IS (Islamic State).

"Kami minta polisi sebagai bentuk pencegahan. Kami minta bantu dari Polrestabes Semarang dan Polsek Ngaliyan untuk menjaga pengamanan,"
ungkap Kepala Pengamanan Lapas Kedungpane, Maliki, Selasa 5 Agustus 2014.

Kata Maliki, ada sebanyak 19 narapidana terorisme yang dibina di lapas terbesar di Kota Semarang itu. Mereka ditahan setelah terbukti melakukan tindak terorisme di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, penjagaan ketat tersebut sebagai langkah antisipasi agar warga binaannya tidak terjangkit gerakan ISIS yang masih ramai dibicarakan publik di tanah air.

"Ini sebagai tahap antisipasi agar potensi baiat ISIS tidak terjadi. Kita coba antisipasi, sebelum hal buruk terjadi," imbuh Maliki.

Seorang pengunjung Lapas Kedungpane, Iwan kepada VIVAnews mengaku sangat kaget akan penjagaan ketat aparat kepolisian pada hari tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui alasan kenapa di dalam lapas dijaga ketat tidak seperti hari-hari biasa.

"Di dalam banyak polisi. Saya belum tahu pasti, tapi saya dengar ada tamu dari Solo yang akan mengunjungi napi terorisme," ujarnya singkat sembari meninggalkan lapas.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Tolak ISIS, MUI Bakal Kumpulkan 35.000 Pengurus Masjid

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah bakal mengumpulkan sebanyak 35.000 pengurus masjid se-Jawa Tengah guna mengkonsolidasikan penolakan terhadap jaringan ISIS yang disinyalir telah masuk di Jawa Tengah.

Agenda tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi bersama dengan TNI, Polri, forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran, Semarang, Rabu 6 Agustus 2014.

Ketua MUI Jawa Tengah, Ahmad Daroji, Rabu 6 Agustus 2014 mengatakan, MUI pusat pada Kamis 7 Agustus akan mengumumkan fatwa mengenai pelarangan ISIS di Indonesia. Pertemuan itu akan dihadiri seluruh elemen ormas Islam secara nasional.

"Besok pagi fatwa haram MUI tentang ISIS akan dilakukan. Intinya akan ada dialog langsung dengan tokoh-tokoh agama, " kata dia.

Menurut dia, dalam forum fatwa tersebut akan menghasilkan rumusan-rumusan termasuk membentengi gerakan ISIS di tanah air oleh MUI.

Khusus di Jateng, pihaknya secara tegas menolak berkembangnya ISIS. Meski tidak dibuktikan dengan riil, paham tersebut telah dirasakan muncul melalui gerakan-gerakan secara sembunyi-sembunyi.

"MUI Jateng sudah menyatakan mengharamkan ISIS. Saya tidak mengatakan jateng ada, tapi sudah kami rasakan ada seperti itu.
Is yang kedua akan dihilangkan. Jadi Islamic State (IS) yang paling mengkhawatirkan, " beber dia.

Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah, Taslim menambahkan, untuk menopang ketahanan ideologi terhadap masuk ISIS, Jateng secara bertahap akan melakukan dialog secara komprehensif mengenai masalah keagamaan.

"Nanti ada MUI se-Jawa Tengah, Dewan Haji dan Dewan Masjid dan 54 ormas Islam di Jateng kita undang, " ujarnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Massa Pendukung Prabowo Bakar Kota Suara di Kantor KPU Jateng

Bertepatan dengan sidang perdana gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 6 Agustus 2014, ratusan massa di Semarang menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. Mereka membakar sejumlah dokument dan kotak suara Pilpres 2014 yang dinilai curang.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejak Rabu pagi pukul 09.00 WIB massa melakukan long march di sepanjang Jalan Pahlawan menuju kantor KPU Jateng. Beberapa titik jalan protokol di pusat Kota Semarang bahkan sempat lumpuh dan dijaga ketat aparat kepolisian.

Tak hanya berorasi, massa juga melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk penolakan terhadap hasil Pemilu 2014. Mereka mendukung langkah MK dalam menyelesaikan sengketa Pilpres sampai penetapan 21 Agustus 2014 mendatang.

Sebanyak enam orang peserta aksi memakai atribut berdandan sosok Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terlihat membawa kota suara dan sejumlah dokument C1 bermasalah ke MK. Sosok Prabowo-Hatta yang diikuti kalangan buruh dan rakyat kecil terlihat marah-marah karena KPU dinilai curang dalam melakukan proses Pemilu.

Dengan brutal sosok Prabowo dan Hatta membakar sejumlah dokument dan kotak suara tersebut sambil diiringi nyanyian oleh ratusan peserta aksi.

Koordinator lapangan Geram, Johan Untung mengatakan kubu Prabowo-Hatta yang menempuh langkah menggugat hasil pilpres ke MK harus dihormati dengan cara yang elegan.

"Mendukung sepenuhnya langkah tim Prabowo-Hatta menggugat ke MK, mengadukan KPU ke Bawaslu, DKPP, dan Mabes Polri adanya wacana pembentukan pansus Pilpres karena Pilpres 2014 benar-benar brutal," tandas dia.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro berharap proses yang sedang berlangsung di MK saat ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

"Kita bergerak dan berjuang sampai 21 Agustus agar MK memberikan hasil yang seadil-adilnya tanpa intervensi," tandas Sriyanto.

Komisioner KPU Jateng, Wahyu Setiyawan saat menemui perwakilan demonstran mengaku mengapresiasi gerakan moral di Jateng. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aksi moral itu ke MK melalui KPU RI.

Sejauh ini, kata dia, hasil Pemilu di Jateng yang digugat tim Prabowo-Hatta ada lima daerah. Yakni Kabupaten Jepara, Purbalingga, Kota Semarang, Kab Semarang dan Kab Demak.

"Kami juga tandaskan bahwa di KPU se-Jateng tidak ada pembukaan kotak suara. Karena kita menghormasi demokratisasi rakyat Indonesia " pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

CAPTION- Ratusan massa Prabowo-Hatta melakukan aksi bakar kotak suara di depan kantor KPU Jateng. (Ryan Dwi/Semarang)

PLTU Batang Lambat, Pemerintah Bangun PLTU Pengganti

Kementerian Perekonomian memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang terus molor proses pembebasan lahannya. Inisiasi tersebut diputuskan mengingat berbagai polemik yang terus muncul seiring habisnya batas finansial closing.

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tandjung saat kunjungannya di Semarang, Rabu 6 Agustus 2014 menyatakan, pembangunan PLTU pengganti PLTU Batang yang telah bertahun-tahun molor merupakan langkah kongkrit pemerintah, dimana telah disepakati dengan pihak perusahaan listrik negara (PLN).

"PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun karena waktunya lama yakni satu tahun, maka PLN menyampaikan alternatif PLTU di tempat baru untuk kapasitas yang sama, " ungkap dia.

Namun, PLTU Batang yang rencananya mengahsilkan listrik berkapasitas 2X1000 megawatt tersebut masih bisa dilanjutkan, dengan syarat harus menyusun undang-undang baru tentang pembebasan lahan.

"Tapi karena terlalu lama maka PLTU akan dipindahkan dari Batang ke PLTU yang baru. Jika UU bisa diselesaikan, maka Batang tetap bisa dibangun, " beber dia.

Dikatakan, PLTU baru telah disiapkan oleh PLN dengan investor baru yang nantinya akan membiayai. Namun di mana letak pembangunan hingga kini masih dirahasiakan. "Masalah tempatnya nanti, kalau dikasih tahu sekarang, akan ada makelar-makelar berdatangan, " timpalnya.

Ia memastikan, pada tahun ini juga pembangunan PLTU pengganti sudah bisa dilakukan groundbreaking. "Jadi akan ada dua, di Batang dan tempat baru. Kala dua-dua nya bisa maka 2X1000 di kali dua negawatt akan akan kita punyai, " kata dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.

Meski begitu, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor utama PLTU Batang masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.

"Kita kasih PR mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah, " tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, bahwa isu alotnya pembebasan lahan di Batang saat ini adalah terkait harga tanah, bukan isu lingkungan. "Ingat isu yang menjadi masalah adalah harga tanah, kalau itu kan urusan rumah tangga mereka sendiri, " pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Tutup Celah ISIS, Jateng Awasi Atribut Radikal

Provinsi Jawa Tengah terus mewaspadai masuknya jaringan ISIS di wilayahnya dengan berbagai program. Salah satunya dengan melakukan pengawasan berbagai atribut berbau radikal yang ada di 35 kabupaten kota.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun langsung merapatkan barisan dengan memanggil berbagai instansi seperti; Kapolda Jateng, MUI, TNI, Polri serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng, di kantornya Rabu 6 Agustus 2014.

Pertemuan tersebut membahas secara detail tentang perkembangan dan bagaimana pengaruh jaringan radikalisme Islam Syuriah tersebut yang disinyalir telah masuk di Jawa Tengah.

"Tindakan praktis yang kita lakukan dengan pengamanan di Lapas dan kepolisian serta pemkab. Hal yang ada kaitannya dengan ISIS dihapus, baik itu mengibarkan bendera dan aksi fandalisme (coret dinding)," tegas Ganjar.

Ia pun telah memperintahkan kepada seluruh kepala daerah di 35 kabupaten kota untuk terus mengawasi lapas yang ada. Karena tak dipungkiri banyak tokoh teroris banyak yang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Para pimpinan daerah agar mengantisipasi. Kita mau di Lapas tidak sebebas yang ada sekarang, jadi semua bisa dilakukan dengan baik. Kita akan tangkal radikalisme, " beber dia.

Selain itu, akan dilakukan pula pendekatan strategis oleh berbagai instansi dengan membangun kesadaran negara sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Termasuk juga pendekatan spiritual budaya, atau keagamaan.

Kendati demikain, Ganjar menegaskan tidak ada kantong ISIS di wilayahnya. Namun, ada kecenderungan pergerakan ISIS yang berkembang cepat melalui berbagai pergerakan hingga masuk ke elemen mahasiswa di berbagai organisasi dan kampus. "Gerakan kampus itu hanya lewat tokoh saja," ujarnya.

Kapolda Jawa Tengah, Irjend Pol Noer Ali dalam kesemapatan yang sama mengaku,
telah menyiapkan langkah strategis untuk mengamankan berbagai lapas dan tindakan yang mengarah ke radikalisme.

Ia mengimbau, agar gerakan ISIS harus menjadi perhatian seluruh pimpinana daerah. Hal itu agar tidak ada lagi kegiatan perkumpulan dan gerak ISIS kembali terulang.

"Ya jangan sampai ada kegiatan pembaiatan dan sebagainya yang terulang. Seperti di Lapas Pasri Putih NusakambanganI," kata dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Lahan Tol Macet, Pemerintah Gelontor Rp 1,6 Triliyun

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tandjung memastikan pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Jawa Tengah telah bisa dipercepat. Hal itu setelah pemerintah memastikan pencairan dana Rp 1, 6 triliyun untuk pembebasan lahan yang selama ini terhambat biaya.

Saat pertemuan khusus lintas kementerian di Jawa Tengah, Rabu 6 Agustus 2014, CT memastikan dengan pencairan dana oleh Kemnkeu tersebut dapat menjadi solusi kendala pembebasan lahan berbagai ruas tol yang dibangun di Jawa Tengah.

"Memang kendala utama tol di Jateng adalah biaya pembebasan lahan. Maka adanya dana ini proses percepatan jalan tol di Jateng bisa cepat dilaksanakan, "terang dia didampingi Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri PU dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dikatakannya, sesuai dengan koordinasi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dana land caping pembebasan lahan tol senilai Rp 1,6 triliyun saat ini telah ditangan oleh Dirjen Bina Marga untuk bisa dicairkan.

"Kita minta kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) minta koordinasi dengan investor dan pemda khususnya untuk percepatan. Tim pembebasan tanah dipimpin pak Gub, " beber dia.

Ia meminta agar percepatan pembebasan lahan bisa segera selesai untuk kemudian langsung dibangun teknis pengerjaannya. "Maka investor agar cepat membayarkan dan diganti oleh dana yang disipakan pemerintah pusat, " imbuh dia.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, sejumlah ruas tol yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat antara lain, tol Pejagan- Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan ruas Semarang-Solo.

Khusus untuk pembebasan lahan tol Semarang-Batang-Pemalang, kata dia, memang masih tertinggal dibandingkan dengan Semarang Solo. Di mana tanah di Batang merupakan tanah pemprov, Kodam IV Diponegoro, dan Perhutani.

"Kemarin temen-temen bupati sudah rapat dan menyampaikan progresnya, maka kita akselerasi mudah-mudahan bisa cepat, " kata dia.

Khusus untuk ruas tol Semarang-Solo yang menyisakan ruas Bawen-Solo. Saat ini progresnya baru mencapai 5 persen.
Kabupaten Semarang sebanyak 2915 bidang (baru proses negosiasi), Salatiga sebanyak 247 bidang (progres sudah 71 persen ), Boyolali 2093 bidang, (progres baru 9 persen).

"Kalau satu tahun bisa berjalan, dengan dana pemerintah ini, maka
Bawen-Solo bisa rampung. Apalagi proses pembebasan lahannya akan dilakukan bareng, " pungkas Ganjar.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Double Track Lintas Selatan Siap Dibangun Dua Tahun

Kementerian Perhubungan siap melakukan pembangunan rel ganda (double track) lintas selatan Jawa dalam jangka waktu dua tahun, hingga tahun 2016. Saat ini, jalur ganda lintas utara Jawa telah selesai pengerjaannya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, Rabu 6 Agustus 2014 mengungkapkan, jalur yang akan dibangun rel ganda lintas selatan dengan total 620 km. Melintasi wilayah Cirebon-Purwokerto- Kutoarjo-Solo-Paron- Kertosono- Surabaya.

Saat ini sebagian daerah sudah selesai dibangun. Yang sudah beroperasi baru 196km; di antaranya di Cirebon-Prupuk, Prupuk-Purwokerto 56 km, juga rel ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Solo.

Dikatakannya, wilayah di jalur selatan mempunyai kontur wilayah yang lebih datar. Sehingga yang sudah dibangun sedkit lebih mudah.

“Namun ada yang kontur perbukitan, seperti di Kroya, Purwokerto. Sisanya 350km baru akan dibangun,” kata dia.

Ia memperkirakan, biaya untuk membangun sisa dobel track jalur selatan Jawa ini sekira Rp6 – 7 triliun, dengan perhitungan sekitar Rp 20 miliar/ km.

Sementara untuk double track lintas jalur utara, saat ini sudah hampir selesai 100 persen, hanya tinggal sedikit lagi di daerah Tandes, Surabaya.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan pembangunan jalur ganda lintas Selatan di Jawa Tengah bebas dari masalah pembebasan lahan.

"Jateng tidak punya masalah pembebasan tanah. Kami harap 2 tahun double track selatan bisa selesai," bebernya.

Akan tetapi, kata dia, dengan pembangunan double track di wilayah selatan, maka konsekuensi frekuensi kereta akan meningkat luar biasa.

"Akibatnya masalah lintasan kereta yang berbahaya. Tapi lintasan di jalan nasional akan dikoordinasikan pak Gubernur untuk mengurai, " kata dia.

Ia menambahkan, selain sebagai moda transportasi masyarakat, rel ganda lintas selatan dan utara akan dimanfaatkan maksimal sebagai angkutan barang. Hal itu sebagai solusi mengurangi beban jalan di pantai utara yang sering dilewati moda truck angkutan berat.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan berbagai persiapan akan dilakukan untuk ini. Di antaranya mengantisipasi perlintasan sebidang yang kerap membahayakan pengguna jalan karena bersinggungan langsung dengan rel.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Pembatasan Solar Tak Berlaku Untuk Nelayan Kecil

Pembatasan solar bersubsidi oleh pemerintah pusat tak berlaku bagi nelayan kecil di daerah. Pasalnya, pengurangan kuota solar hanya untuk nelayan yang memiliki kapal di atas 30 grosston (GT).

"Solar nelayan dikurangi 20 persen untuk nelayan adalah bagi pemilik kapal di atas 30 GT. Di bawah itu tetap sama, " ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono di Semarang, Kamis 7 Agustus 2014.

Kendati demikian, pemberlakuan pembatasan operasional pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Jawa Tengah tetap berlaku. Hanya saja jatah solarnya yang tak dikurangi.

Pembatasan yakni solar bersubsidi yang dibeli pada pukul 18.00-08.00 harga menjadi Rp 12.900/liter atau terkena pembatasan jam penjualan soal bersubsidi yang seharga Rp 5500/liter.

"Itu tidak masuk permen ESDM. Karena yang di atas 30 GT memang dialihkan membeli non subsidi, " kata dia.

Teguh mengatakan, untuk pengaturan non subsidi bagi nelayan di atas 30 GT bisa diberlakukan dengan melihat dari besar kapal yang dupakai oleh para nelayan.

Ada puluhan jumlah SPBN di Jateng, khusus di wilayah pantura, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus karena jumlah nelayan yang memakai kapal besar lebih banyak. Salah satunya Tegal.

"Di Tegal kita tambah hingga 30 kiloliter. Di sana banyak kapal yang besar dan kita prioritaskan penyalurannya untuk diperketat, " tegasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayang untuk tidak khawatir akan operasional pembelian soalr bersubsidi tersebut. Pasalnya, permasalahan yang terjadi hanya pada sosialisasi, sehingga memuncullkan polemik.

"Yang terpenting tidak ada penimbunan. Tapi kalau penumpukan kan biasa, " imbuh dia.

Hingga Juli 2014, jumlah Kuota solar di Jateng kotaknya masih 1,1 Juta kiloloter. Jumlah itu masih mampu memenuhi kebutuhan solar di Jawa Tengah sampai Desember mendatang.

"Kita punya ancang-ancang kebutihan 5,6 juta kiloliter di tahun 2014. Mudah-mudahan terpenuhi dan jangan samapai over, syukur bisa menghemat, " pungkasnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Banjir Pelanggan, PLN Bangun Pengganti PLTU Batang

Banyak industri besar di wilayah Jawa Tengah telah mendaftarkan pemasangan listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, PLN belum melakukan penyambungan listrik karena keterbatasan energi di wilayah tersebut.

General Manager PT PLN Distribusi Jateng-DIY Djoko R Abumanan, Kamis 7 Agustus 2014 menyampaikan, hingga detik ini perusahaan di Jateng-DIY yang telah mendaftarkan penyambungan listrik di wilayahnya sebanyak 212 perusahaan.
Dari jumlah itu, 20 perusahaan merupakan perusahaan yang membutuhkan tegangan tinggi.

"Kebanyakan industri yakni baru 212 udah mulai daftar ke kita. DIY sedikit dan Jateng yang paling banyak, " kata dia.

Banyaknya permintaan, PLN masih belum melakukan penyambungan karena alasan terbatasnya energi. Bahkan, PLN pun tidak membatasi adanya permintaan masyarakat yang mendaftar. "Masalah pasang dan tidak tergantung PLTU batang yang akan mensuplai. Kita lihat Batang, gak bisa kita suplai sekarang, " ujarnya.

Mengantisipasi hal itu, pihaknya mengaku
telah membicarakan hal tersebut kepada PLN pusat bersama dengan Menteri Perekonomian, Chairul Tandjung. "Karena alasan itu, pak CT minta PLTU Batang diambil apa di tolak, kalau ditolak kita sambung yang lain, " ujarnya.

Bangun PLTU Baru

Menteri Perekonomian, Chairul Tandjung memutuskan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru pengganti PLTU Batang yang terus molor. Inisiasi tersebut diputuskan mengingat berbagai polemik yang terus muncul akibat penolakan warga.

"PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun karena waktunya lama yakni satu tahun, maka PLN menyampaikan alternatif PLTU di tempat baru untuk kapasitas yang sama, " ungkap dia.

Namun, PLTU Batang yang rencananya mengahsilkan listrik berkapasitas 2X1000 megawatt tersebut masih bisa dilanjutkan, dengan syarat harus menyusun undang-undang baru tentang pembebasan lahan.

"Tapi karena terlalu lama maka PLTU akan dipindahkan dari Batang ke PLTU yang baru. Jika UU bisa diselesaikan, maka Batang tetap bisa dibangun, " beber dia.

Dikatakan, PLTU baru telah disiapkan oleh PLN dengan investor baru yang nantinya akan membiayai. Namun di mana letak pembangunan hingga kini masih dirahasiakan. "Masalah tempatnya nanti, kalau dikasih tahu sekarang, akan ada makelar-makelar berdatangan, " timpalnya.

Ia memastikan, pada tahun ini juga pembangunan PLTU pengganti sudah bisa dilakukan groundbreaking. "Jadi akan ada dua, di Batang dan tempat baru. Kala dua-dua nya bisa maka 2X1000 di kali dua megawatt akan akan kita punyai, " kata dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.

Meski begitu, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor utama PLTU Batang masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.

"Kita kasih pekerjaan rumah mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah, " tandasnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Solar Dibatasi, Koperasi Nelayan Rugi

VIVAnews- Dampak pengurangan 20 persen kuota solar bersubsidi bagi nelayan besar di atas 30 grass ton (GT) dirasa merugikan bagi pengusaha koperasi nelayan di daerah.

Di Pekalongan Jawa Tengah, pelaku usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU KUD Mina Jaya mengalami kekurangan kuota.

Direktur SPBU KUD Mina Jaya, Musaat Munaris, Kamis 7 Agustus 2014 mengatakan, koperasi miliknya biasanya menyediakan solar bersubsidi bagi nelayan besar dan kecil di Pekalongan.

Namun akibat pemangkasan 20 persen oleh pemerintah, kuota yang dibutuhkan pada bulan Agustus sebanyak 600 KL. Padahal kuota yang dibutuhkan bagi kapal besar maupun kapal kecil sebanyak 1.100 kilo liter (KL).

"Pendataan hitung-hitungan kapal besar di atas 30 GT per bulan Agustus yang masuk saja total sebanyak 829 KL. Namun, Pertamina memberikan kuota hanya sebanyak 600 KL," ujarnya.

Dikatakan, kuota sebanyak 600 KL semestinya dikhususkan melayani jasa kapal nelayan di bawah 30 GT, karena kebutuhan tersebut dapat memenuhi para nelayan kecil. Belum lagi, pasca hari Raya Idul Fitri para nelayan kecil banyak yang belum beraktifitas.

Untungnya, kapal di atas 30 GT yang hampir dari pendatang nelayan asal Jawa Timur masih belum beraktifitas, sehingga kapal-kapal kecil masih bisa dilayani. Disamping itu, saat ini nelayan masih takut melaut akibat badai angin timuran yang belum diprediksi kapan cuaca berakhir normal.

"Hingga saat ini kapal kecil masih beristirahat. Kita saat ini masih melayani kapal-kapal besar saja. Bahkan selama musim lebaran Idul Fitri 1435 H, kapal nelayan di atas 30 grasston (GT) yang di Pekalongan merupakan pendatang dari Jatim," beber dia.

Meski begitu, pihaknya khawatir jika kuota bulan September akan mengalami kenaikan, seiring aktifitas nelayan yang sudah mulai tinggi.

"Pastinya kebutuhan kapal kecil mengalami kelangkaan, bila kebijakan pemangkasan 20 % tidak ada ada penambahan alokasi BBM subsidi nelayan, " ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, pembatasan jadwal pembelian solar per 1 Agustus pada pukul 18.00 WIB, di jasa pelayanan tempatnya masih berjalanan normal, karena tidak ada sama sekali pembelian solar pada malam hari.

"Sementara nelayan membeli pagi hari, masih jarang ada yang dilayani di atas pukul 18.00 WIB. Pengusaha pun tidak mau menambah biaya lembur kepada ABK," pungkas dia.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Ratusan Warga Jateng Antusias Ikuti Simulasi Tes CPNS

Ratusan warga Semarang terlihat antusias mengikuti pelaksanaan Simulasi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Kamis 7 Agustus 2014.

Sekitar 500 peserta diajarkan berbagai persiapan menyambut tes CPNS 2014 yang akan dimulai pendaftarannya secara on line yang akan dimulai pada tanggal 8 September mendatang.

Simulasi dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang bertujuan agar para peserta terbiasa menggunakan sistem yang wajib digunakan seluruh penyelenggara CPNS 2014.

Pantauan VIVAnews, para peserta yang berasal dari berbagai kota di Jateng itu sejak pagi telah berada di kantor BKD Jateng. Tepat pukul 08.00 WIB panitia memulai simulasi yang dibagi dalam 25 kelas dengan isi masing-masing 20 orang.
"Peserta simulasi kebanyakan fresh graduated dan menjalani tes seperti tes CPNS sungguhan, " kata Kepala BKD Jateng SUko Mardiyono.

CAT merupakan metode ujian dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar calon pegawai. disusun dan diolah panitia seleksi nasional (Panselnas) dan apilkasinya oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Melalui sistem CAT, kata dia, peserta dapat langsung mengetahui hasil ujian dalam waktu 12 menit. Selain itu, simulasi dilakukan agar sosialisasi dapat diketahui oleh masyarakat.

"Ini penting peserta agar tidak kesulitan dalam tes sebenarnya. Sebab banyak terjadi peserta tes gagal hanya karena salah memasukkan nomor peserta atau hal-hal teknis lain, " beber dia.

Dikatakan, paling penting dari sistem itu adalah akan menghindarkan adanya titip-titip dan kecurangan dalam pelaksanaan tes CPNS. Karena hasi ujian tidak mungkin berubah dan dapat dilihat langsung oleh peserta.

Kata Suko, formasi CPNS di Jateng tahun 2014 mendapatkan kuota f 166 dan 31 daerah lain 1412 formasi. Sebanyak 22 kabupaten kota akan menggelar tes CPNS di bawah koordinasi BKD Jateng, sedangkan sisanya di bawah kendali BKN.

"Adapun Kudus, Rembang, Wonosobo, dan Karanganyar tidak mendapat alokasi formasi, " jelas dia.

Terlebih adanya sistem berbeda diharapkan memudahkan masyarakat untuk melalui tahap pendaftaran. Yakni pendaftar boleh menyertakan lebih dari satu formasi pada satu instansi. Kemudian mereka tidak perlu menyiapkan surat keterangan kelakuan baik (SKCK) dan kartu kuning di awal pendaftaran.

"Pendaftaran secara online dapat diakses di http://panselnas.menpan.go.id pada 20 Agustus-3 September 2014, " beber dia.

Kabid Pengembangan Kepegawaian BKD Jateng Andi Suryanto menambahkan, peserta yang tidak sempat mengikuti simulasi bisa melakukan latihan sendiri melalui aplikasi di website. bkd.jatengprov.go.id.

"Di sana sudah ada panduan lengkap untuk melakukan tes dengan sistem CAT ini, " ujarnya.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)

Ratusan Massa Bertopeng Datangi Kantor KPU Jateng

Ratusan massa mengenakan topeng mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Jumat sore 8 Agustus 2014. Mereka sempat bersitegang dengan aparat kepolisan karena hendak memaksa masuk di kantor KPU.

Massa kembali menutut agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa bertindak adil dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2014.

Massa yang datang dari berbagai elemen, sejak awal berkumpul di Kantor Dewan Perwakilan daerah (DPD) Golkar dan berjalan menuju Kantor KPU. Sekira pukul 15.00 WIB massa yang membawa sejumlah atribut sempat aksi saling dorong dengan kepolisian yang menghalangi demonstran masuk di dalam gedung.

Namun aksi saling dorong tak berlangsung lama, karena ratusan pihak kepolisian berhasil mengawal jumlah massa yang memaksa masuk. Bahkan, setelah dilakukan negosiasi, para demonstran kemudian bisa berorasi masuk di gedung KPU.

Koordinator aksi, Asharudin mengatakan saat ini massa belum bisa menerima hasil Pilpres 2014. Oleh karenanya aksi tersebut untuk mengawal persidangan MK agar hasilnya nanti adil dan bersih. Tanpa adanya campur tangan dari asing.

"'Kita terus mengawal MK agar independent tanpa intervensi dari pihak manapun, " tandas dia di sela aksi.

Kata dia, kecurangan Pilpres 2014, sudah nyata-nyata terlihat di beberapa daerah. Materi tersebut saat ini telah disampaikan dalam bukti gugatan di MK. "Kita sepakat pada setiap persidangan MK kita akan mendatangi kantor KPU untuk mengawal proses MK, " tandasnya.

Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo yang langsung menemui pengunjuk rasa mengatakan, bahwa tahapan Pilpres belum selesai, karena MK masih terus menyidangkan gugatan dari pihak Prabowo-Hatta.

Pihaknya mengaku mengapresiasi para elemen masyarakat yang turut mengawal proses demokrasi dalam regulasi Pilpres 2014.

"Kita tunggu agar MK bisa memutuskan yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2014 untuk bangsa di Indonesia, " kata dia.

Sekitar pukul 16.30 massa kemudian menyatakan sikap untuk melakukan aksi serupa di persidangan MK hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Kemdian membubarkan diri dengan kawalan pihak polisi.

Akibat aksi tersebut, Jalan Veteran Semarang bahkan ditutup total dan pengguna jalan harus dialihkan dan memutar lewat jalan Menteri Supeno atau Jalan Pandanaran, Semarang.

Laporan, Ryan Dwi (Semarang)